SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS BERDASAR PP NO. 17 TAHUN 2010


SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS

BAGI PESERTA DIDIK  BERKELAINAN

BERDASARKAN  PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 17 TAHUN 2010

Oleh Yuswan. S.Pd

PENDAHULUAN

Ayat 1 Pasal 32 UU Nomor   20   Tahun 2003  memberikan batasan bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Jadi pendidikan khusus dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkelainan dan yang memiliki memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Hal ini sejalan dengan pasal 9 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan dimana  “ Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Disamping itu ayat (2)  memberikan rambu bahwa “ Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus “.

Selanjutnya dalam UU Nomor   20   Tahun 2003  tentang Sisdiknas  dipertegas melalui pasal 5 sbb :

(1)     Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

(2)     Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(4)     Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Secara teknis  berdasarkan  PP  No. 17  Tahun 2010  pasal 130 ayat (1), Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Selanjutnya pasal 132  PP Nomor 17  Tahun 2010 memberikan rambu penyelenggaraan Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal   yakni diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.

Menurut hemat kami menyadari keterbatasan yang ada pada anak, ketentuan tersebut dapat dipahami ( sebagai pengecualian terhadap pasal 15 UU No. 20 tahun 2003)    bahwa :

(1)          Pendidikan khusus dapat diselenggarakan melalui  jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

(2)          Pendidikan khusus dapat diselenggarakan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah.

(3)          Pendidikan khusus  dapat diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Oleh karena itu sebenarnya bagi kita tidak ada alasan lagi membiarkan Anak Berkebutuhan Khusus  sebagai anak berkelainan tidak sekolah.

SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 1 butir 10 UU No. 20 Tahun 2003 memberikan pengertian bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

PP  No. 17  Tahun 2010  pasal 130 ayat (1), Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, . . . ..   Pasal 135 ayat (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.  Ayat (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk: a. kelas biasa; b.kelas khusus; atau c. satuan pendidikan khusus.

Atas dasar batasan tersebut maka dapat dipahami bahwa :

(1)        Satuan Pendidikan Khusus adalah bentuk layanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan  dan/atau  peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada jalur pendidikan formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar  dan pendidikan menengah.

(2)        Secara spesifik terdapat  satuan pendidiiakn khusus bagi peserta didik berkelainan dan satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

BENTUK SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS

Penyelenggaraan pendidikan khusus melalui Satuan Pendidikan Khusus  berdasarkan PP Nomor 17  Tahun 2010 pada prinsipnya dapat terdiri dari  satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dan satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bentuknya  menurut   PP Nomor 17  Tahun 2010 pasal 133  sbb :

(1)    Ayat (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk TKLB ( taman kanak-kanak luar biasa).

(2)   Ayat (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:

  1. SDLB (sekolah dasar luar biasa)  .
  2. SMPLB (sekolah menengah pertama luar biasa) .

(3)   Ayat (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah SMALB ( sekolah menengah atas luar biasa),

Selanjutnya Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa   diatur dalam pasal 135 ayat  (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:  a.program percepatan; dan/atau b. program pengayaan. Ayat (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk: a. kelas biasa; b.kelas khusus; atau c. satuan pendidikan khusus

Adapun bentuk satuan pendidikannya,   PP Nomor 17  Tahun 2010 Pasal 133 ayat (4)  menegaskan bahwa “ Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan”.

  1. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus secara teringegrasi antar jenjang dimaksudkan sebagai satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan  jenjang pendidikan anak usia dini (TKLB), pendidikan dasar ( SDLB dan SMPLB) dan pendidikan menengah ( SMALB) dalam satu satuan pendidikan khusus  untuk masing-masing jenis kelainan.  Satuan Pendidikan Khusus  dalam pola  ini dikenal   SLB unit sbb :

1)        SLB  A  yakni satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan jenjang   TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian A  untuk Tunanetra,

2)        SLB  B  yakni satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan jenjang   TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian B untuk tunarungu dan wicara

3)        SLB  C  yakni satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan jenjang   TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian C dan C1 untuk tunagrahita,

4)        SLB  D  yakni satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan jenjang   TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB   bagian D dan D1  untuk tunadaksa

5)        SLB  E  yakni satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan jenjang   TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian E  untuk tunalaras

  1. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus secara teringegrasi antar jenis kelainan adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan jenjang tertentu untuk semua jenis kelainan. .

Pada  Satuan Pendidikan Khusus  dalam pola  ini dikenal  unit sbb

(1)  Satuan pendidikan khusus jenjang TKLB untuk jenis atau bagian A, B. C. D dan E

(2)  Satuan pendidikan khusus jenjang SDLB untuk jenis atau bagian A, b. C. D dan E

(3)  Satuan pendidikan khusus jenjang SMPLB untuk jenis atau bagian A, B. C. D dan E

(4)  Satuan pendidikan khusus jenjang SMALB untuk jenis atau bagian A, B. C. D dan E

Keberadaan satuan pendidikan khusus adalah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, oleh karena itu dalam menerapkan bentuk satuan pendidikannya harus memperhatikan pola pembinaan teknis yang dianut. Menyadari bahwa pembinaan kelembagaan pendidikan di Indonesia diselenggarakan berdasar  jenjang pendidikannya , maka ( menurut hemat kami) secara konsep idealnya adalah yang mengikuti pola pembinaan pendidikan pada umumnya. Jadi bentuk satuan pendidikan khusus yang sesuai adalah pola terintegrasi antar jenis. Hal ini agar keberadaan  dan pembinaannya terintegrasi dengan pembinaan pendidikan dasar dan menengah pada umumnya sehingga lebih mudah dalam menyesuaikan dengan berbagai kegiatan pembinaan pendidikan pada umumnya.

SIAPA PENANGGUNGJAWAB DALAM PENGELOLA DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KHUSUS ?

Sebelum memahami pihak yang berwenang dalam posisi sebagai penanggungjawab pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus perlu dipahami bersama maksud dari istilah pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan.

PP  No. 17 tahun 2010 pasal 1 ayat 1 dan 2   memberikan rambu bahwa  yang dimaksud dengan:

1.    Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

2.    Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Secara sederhana makna pengelolaan  adalah mengatur tentang pembagian kewenangan dan penyelenggaraan khusus  bentuk kegiatan pembelajarannya. Guna memahami pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus ( menurut hemat kami) kita dituntut memahami juga aturan dalam PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.   dan PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut ketentuan dalam lampiran PP No. 38 tahun 2007 bidang pendidikan poin 3  khusus yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah terdapat pembagian  wewenang  sbb :

  1. Pemerintah  berwenang dalam penetapan pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal.
  2. Pemerintah Provinsi berwenang  menyelenggarakan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
  3. Pemerintah Kabupaten  berwenang  atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

Menyadari bahwa pendidikan khusus hanya dapat diselenggarakan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, berdasar ketentuan tersebut sebenarnya sudah jelas termasuk kewenangan Pemerintah Kabupaten.  Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan dalam PP No. 17 tahun 2010 khusus dalam hal penyelenggaraan pendidikan khusus (menurut hemat kami) merupakan pengecualian dari PP No. 38 tahun 2007. Hal ini karena dalam ketentuan dalam PP Nomor 17  Tahun 2010 pasal 131 ayat 1  dan 2, Pemerintah Provinsi ditempatkan sebagai penyelenggara satuan pendidikan khusus dan Pemerintah Kabupaten hanya sebagai penjamin  pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan  kejuruan saja,

Guna menghindari perbedaan persepsi dalam ketentuan dalam PP Nomor 17  Tahun 2010 pasal 131 selengkapnya adalah sbb :

  1. Ayat (1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
  2. Ayat (2 ) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan  kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
  3. Ayat(3) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus
  4. Ayat (4) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah kabupaten/kota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.
  5. Ayat  (5) Perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan.
  6. (Ayat 6)    Pemerintah provinsi membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  7. Ayat  (7)Pemerintah membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Atas dasar ketentuan tersebut, dapat dipahami sebagai pengecualian terhadap PP No. 38 tahun 2007 Pemerintah Provinsi adalah dalam posisi sebagai penyelenggara tunggal satuan pendidikan khusus karena tidak terdapat klausul yang menempatkan Pemerintah Kabupaten sebagai penyelenggara satuan pendidikan khusus. Pemerintah Kabupaten  ditempatkan dalam posisi sebagai penjamin pendidikan khusus di pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Kedudukan sebagai penjamin dalam penjelasan pasal diumaksud sbb:

Pasal 131  Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjamin” adalah:

a. membantu tersedianya sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan; atau

b. memberi sanksi administratif kepada satuan pendidikan yang memiliki sumber daya yang tidak menerima peserta didik berkelainan.

Walaupun demikian khusus dalam hal penyelenggaraan pendidiiakn khusus pada satuan pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan,  Pemerintah Kabupaten memiliki peranan yang dominan.  Hal ini sejalan dengan posisinya dalam PP No. 38 Tahun 2007 sebagai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal khususnya bagi peserta didik normal.

KESIMPULAN

  1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
  2. Pendidikan khusus dapat diselenggarakan melalui  jalur pendidikan formal  jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan non formal.
  3. Pendidikan khusus  dapat diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
  4. Satuan Pendidikan Khusus adalah bentuk layanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan  dan/atau  peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada jalur pendidikan formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar  dan pendidikan menengah.
  5. Secara spesifik terdapat  satuan pendidiakan khusus bagi peserta didik berkelainan dan satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
  6. Pola penyelenggaraan satuan pendidikan khusus terdiri dari pola  teringegrasi antar jenjang  dan penyelenggaraan satuan pendidikan khusus secara teringegrasi antar jenis kelainan
  7. Guna memahami pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus  kita dituntut memahami aturan dalam PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 17 tahun 2010
  8. Sebagai pengecualian terhadap PP No. 38 tahun 2007 Pemerintah Provinsi dalam posisi sebagai penyelenggara satuan pendidikan khusus, dan menempatkan Pemerintah Kabupaten sebagai penyelenggara pendidikan dasar dan menengah juga sebagai penjamin.
  9. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan,  Pemerintah Kabupaten memiliki peranan yang dominan karena  posisinya dalam PP No. 38 Tahun 2007 sebagai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah

Oleh karena itu adalah sangat bijaksana manakala Pemerintah Provinsi  berkenan  menempatkan diri sebagai pembina dan penyelenggara satuan pendidikan khusus, dengan harapan penyelenggaraan satuan pendidikan khusus di Indonesia dapat lebih mantap.

Demikian sekelumit pemahaman kami atas  Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.di Indonesia berdasar PP No. 17 Tahun 2010.

Cilacap, April   2010

YUSWAN, S.Pd,          SMALB Negeri Cilacap

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s