PESERTA DIDIK BERKELAINAN


     Copy of Menggerndaaa  Oleh Yuswan

SMALB Negeri Cilacap adalah satuan pendidikan khusus jenjang pendidikan menengah dengan peserta didik mereka yang tergolong dalam kategori sebagai peserta didik berkelainan. Dengan bimbingan yang memadai mereka dapat memiliki kemampuan teknis layaknya peserta didik di SMK reguler.

Siapa peserta didik berkelainan ?

“Peserta Didik Berkelainan adalah peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial”. Oleh karena itu pendidikan khusus  bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Permendikbud Nomor 157 tahun 2014  pasal 4  butir  (1) merinci bahwa peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang:

  1. tunanetra;
  2. tunarungu;
  3. tunawicara;
  4. tunagrahita;
  5. tunadaksa;
  6. tunalaras;
  7. berkesulitan belajar;
  8. lamban belajar;
  9. autis;
  10. memiliki gangguan motorik;
  11. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
  12. memiliki kelainan

Akan tetapi mengingat terbatasnya kemampuaan, maka saat ini SMALB N Cilacap tidak menangani peserta didik dari golongan korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain.

Sebagai satuan pendidikan formal secara teknis  harus mengikuti regulasi yang berlaku secara umum disamping regulasi yang bersifat spesifik. Khusus pelaksanaan pembelajaran di SMALB terkait dengan kurikulum 2013 pada intinya mengacu pada ketentuan yang tersurat dan tersirat dalam Permendikbud Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus.

Berbagai kendala memang dijumpai dalam pelaksanaan kurikulum 2013 sebagai dampak  kondisi belum tersosialisasikan secara maksimal. Dikatakan belum maksimal walaupun dari segi frekwensi sebenarnya sudah banyak diadakan sosialisasi kurikulum 2013 dengan sasaran guru SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB  akan tetapi para petugas dengan kaliber IN  (Instruktur Nasional) cenderung hanya menyampaikan apa yang didapat pada saat pelatihan  kurikulum 2013 secara umum, tidak membekali diri dengan pengetahuan regulasi yang berlaku di Satuan Pendidikan Khusus.

Para IN  (Instruktur Nasional) cenderung hanya berbekal informasi teknis di sekolah reguler, sedangkan informasi teknis pelaksanaan kurikulum 2013 di satuan pendidikan khusus masih mengambang. Beliau-beliau sangat minim pengetahuan akan regulasi terkait dampak pelaksanaan kebijakan kurikulum saat ini.

Sebagai contoh … Seorang IN dengan lantangnya memberikan penekanan bahwa “Program Khusus di SMALB bukan merupakan mata pelajaran tetapi wajib diberikan”. Pembelajaran di SMPLB dan SMALB berorientasi guru Mapel, pada saat ditanya apa bila tidak dianggap sebagai mata pelajaraan bagaimana solusinya memberikan tugas mengajar  bagi guru S1 PLB di SMPLB dan SMALB  terkait jenis guru di SDLB, SMPLB  dan SMALB sebagaimana tabel  6  lampiran 1 Juknis SKB 5 menteri  yang intinya menegaskan bahwa seorang guru berlatar belakang S1 PLB hanya linier jika mengajar “Program Khusus”. Padahal dengan jelas bahwa dalam Permendikbud Nomor 157 tahun 2014 pasal 8  ayat 4 ditekankan bahwa “Kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program umum, program kebutuhan khusus, dan program kemandirian”.  Mereka cenderung tidak memahami hal tersebut.

Oleh karena itu sambil menunggu adanya regulasi yang mengatur keberadaaan KI dan KD  khusus bagi  SMPLB dan SMALB  secara umum dapat berpegang pada ketentuan dalam Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 dimana pasal 1 ayat 4 menegaskan bahwa “Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri”.

Selanjutnya perlu kita ingat bahwa  dalam menyusun Dokumen 1 dan 2 dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana tuntutan Permendikbud Nomor 61 tahun 2014  silakan klik (Pedoman Penyusunan KTSP) dapat menggunakan KI-KD sekolah reguler sebagai lampiran  dari Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian  dalam Permendikbud Nomor 157 tahun 2014.

Peserta didik  berkelainan memiliki karakteristik yang sangat spesifik, oleh karena itu Pembelajaran bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus hendaknya dikembangkan berdasarkan hasil asesmen peserta didik. Atas kenyataan ini Pemerintah harus berani memberikan perlakuan khusus terkait fasilitasi pengelolaan satuan pendidikan khusus. Ketercukupan anggaran dan akses sangat dibutuhkan, disamping tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat juga harus diperhatikan.

Adalah sangat tidak realistis manakala tugas dan tanggungjawabnya sangat spesifik yakni menangani peserta didik berkelainan dengan variasi karakteristiknya  sementara tingkat kesejahteraannya disamakan dengan yang bertugas mendidik peserta didik di sekolah reguler.

Sekian

Sumber :

  • Permendikbud No. 40 Tahun 2014
  • Permendikbud Nomor 157 Tahun 2014
  • Permendikbud No. 24 tahun 2016

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s